Apakah Bantuan Sosial COVID-19 Tepat Pada Sasaran?

            Pandemi COVID-19 nyatanya berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya berdampak pada bidang ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang pendapatannya menurun bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena di-PHK. Di sisi lain, ada yang memanfaatkan moment pandemi ini untuk meraup keuntungan fantastis, misalnya menjual masker dengan harga selangit. Sungguh ironis sekali.

            Pada saat ini, Pemerintah Indonesia turun tangan dengan memberikan paket bantuan sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai dari dana desa bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 secara langsung. Sebenarnya siapa yang pantas menerima bantuan tersebut? Kalau masalah terdampak, mungkin semua orang terdampak termasuk pengusaha, pekerja seni, karyawan, dll. Namun, kita di sini membahas tentang ketepatan penerimaan bantuan tersebut jika bantuan tersebut tidak bisa dibagikan secara merata. Menurut sumber yang valid, calon penerima bantuan sosial COVID-19  tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

            Apa mungkin keluarga yang terpandang kaya di desa mendapat bantuan tersebut? Sedangkan masih banyak keluarga kekurangan yang nyatanya luput dari berbagai macam bantuan yang hingga kini hanya diam seribu bahasa. Kemudian, nama-nama penerima bantuan sosial tersebut tidak terbuka secara transparan. Semua elemen organisasi di tingkat desa tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat jadi bertanya-tanya tentang hak dan keadilan yang diabaikan. Hanya karena ada permainan tidak fair di belakang yang akhirnya menimbulkan kecurigaan dan kecenderungan sosial.

            Dalam menulis artikel ini, saya melakukan riset ke beberapa responden di beberapa daerah dan mencari sumber informasi yang valid. Mereka bercerita tentang keadaan bantuan di desanya masing-masing. Bahkan, ada yang mengibaratkan bantuan tersebut seperti ‘hantu’, tak ada yang mengetahui secara pasti arah bantuan tersebut. Ternyata beberapa desa juga memiliki nasib yang sama tentang tidak adanya transparansi data penerima bantuan COVID-19.

            Apa negeri ini memang hobi membuat lelucon? Sehingga permasalahan seperti ini luput diperbincangkan dan sering diabaikan. Padahal keadilan harus ditegakkan. Giliran komedian berbicara, malah ditanggapi dengan serius. Apa memang keadilan hanya bisa didapatkan oleh kaum-kaum berduit dan birokrat saja?

            Terakhir, kita hanya bisa berdo’a yang terbaik saja terkait masa pandemi sekarang ini. Diharapkan virus corona segera pergi agar perekonomian menjadi stabil kembali. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, semoga segera mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah untuk tetap mempertahankan kehidupan. Tak perlu berharap banyak dari pemerintah jika birokrasi masih bermasalah sampai tingkat paling rendah. Bukankah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah? Semoga kita semua termasuk kaum-kaum tangan di atas yang begitu ringan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. (Rinz Yuumeina Ryuri)

Artikel ini dimuat di https://kbmsoloraya.blogspot.com/2020/06/apakah-bantuan-sosial-covid-19-tepat.html tanggal 23 Juni 2020